Lampungline.com , Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat Lampung meminta Dinas Sosial segera berikan insentif marbot masjid dan guru ngaji.
DPRD Pesisir Barat Lampung jelaskan ada 154 marbot masjid dan 11 guru ngaji termasuk guru agama Hindu, Katolik dan Nasrani yang insentifnya belum diberikan.
"Kemarin saja sudah cek di daerah saya Karya Penggawa itu ternyata honor marbot masjid ini belum ada yang dibayar," ungkap Aliyudiem dari Fraksi PKB saat pembahasan Anggaran tingkat Panitia Badan Anggaran (Banggar), Jumat (21/10/2022).
Para marbot masjid dan guru ngaji di Pesisir Barat Lampung belum menerima insentif sejak Januari 2022 hingga saat ini.
Ia sangat yakin tidak hanya di Kecamatan Karya Penggawa saja tetapi di semua kecamatan juga pasti belum ada yang dibayarkan.
Ada 154 marbot masjid dan 11 guru ngaji termasuk guru agama Hindu, Katolik dan Nasrani yang insentifnya belum diberikan.
Untuk marbot masjid mereka akan mendapatkan insentif sebesar Rp 500 ribu perbulan.
Selanjutnya, untuk guru ngaji mereka memperoleh honor yang berbeda, untuk 6 orang guru ngaji Islam mendapat honor Rp 1 juta perbulan.
Untuk guru beragama Katolik berjumlah 1 orang mendapatkan honor sebesar Rp 500 ribu per bulan.
Lalu, untuk guru beragama Kristen ada 1 orang mendapatkan honor Rp 500 ribu perbulan dan guru beragama Hindu 3 orang mendapat honor sebesar Rp 250 ribu per bulan.
Jika ditotal gaji marbot masjid dan nguru ngaji itu dalam satu tahun membutuhkan anggarkan sebesar Rp 1 miliar lebih
"Seharusnya itu dibayarkan per semester tapi kenapa sampai bulan Oktober belum dibayarkan," ungkap politisi Partai PKB tersebut.
Aliyudiem melanjutkan, meskipun nomominalnya kecil menurut sebagian orang tapi ini sangat berharga bagi mereka.
Terlebih pada tahun-tahun yang lalu mereka selalu dapat, sehingga ini menjadi tumpuan bagi mereka.
"Persoalannya kata mereka kalau dulu lagi di Bagian Kesra ini tidak pernah ada masalah, tetapi ketika sudah masuk ke Dinas Sosial ini kenapa susahnya luar biasa," jelasnya.
"Baik sekarang persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial tapi menjadi tanggung jawab kita semua," sambungnya.
Ia beralasan pemerintah tetap perlu berikan insentif marbot dan guru agama, terlebih jargon daerah Negeri Para Sai Batin dan Ulama.
"Apapun bentuknya, apapun ceritanya kami minta gaji mereka harus dibayarkan lunas sebelum tutup buku," tegasnya.
Sementara itu Ahmad Muhyan anggota Banggar DPRD lainya mempertanyakan data sebaran guru ngaji dan marbot tersebut.
Menurutnya, jika semua marbot dan guru ngaji itu berasal dari semua wilayah Pesisir Barat termasuk Way Haru maka harus dibayarkan.
"Saya selalu mengingatkan dengan kawan-kawan, kita ini masuk surga bukan karena duit kita saja," katanya.
Artinya kata Muhyan, memberikan santunan kepada mereka memang layak, apalagi mereka selalu mengajarkan anak-anak tentang agama.
"Terlebih lagi julukan kita ini Negeri Para Ulama, saya minta ratakan pendataanya setiap pekon," ungkap polisi Partai Perindo itu.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pesisir Barat Agus Triyadi mengatakan, ada 154 marbot masjid yang akan menerima insentif tersebut.
Dirinya mengakui adanya keterlambatan pembayaran honor marbot dan guru ngaji tersebut.
"Untuk diketahui siang Jumat (21/10/2022) sudah ada yang dibayarkan, artinya sudah ada realisasinya," jelasnya.
Agus melanjutkan, terkait insentif dana marbot tersebut Dinas Sosial hanya bersifat administrasi saja.
Selebihnya ada bagian keuangan yang mengelolanya dalam hal ini BPKAD.
"Jadi Dinas Sosial ini hanya proses administrasi saja, selebihnya itu akan ditindaklanjuti oleh BPKAD untuk pembayarannya," tutupnya. (mukh)
Artike ini Telah tayang di Tribun Lampung :
https://lampung.tribunnews.com/2022/10/23/insentif-marbot-masjid-dan-guru-agama-pesisir-barat-lampung-tidak-cair-10-bulan
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!